55 views

Home / Daerah

Selasa, 19 Juli 2022 - 10:13 WIB

Undang-Undang Pemasyarakatan, 100% Refleksikan Mandela Rules

JAKARTA, TRIBUNPOST.COM — Undang-undang Pemasyarakatan yang baru saja di sahkan 7 Juli 2022 merupakan pemutakhiran dari Undang-undang Pemasyarakatan sebelumnya. Kedudukan Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu semakin dipertegas dan diperjelas sebagai unsur vital penegakan hukum Indonesia.

“Undang-Undang ini mempertegas peran dan fungsi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dimana Pemasyarakatan berperan sedini mungkin mulai dari Pra Adjudikasi hingga Post Adjudikasi,” ungkap Budi Sarwono, Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Badan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS) dalam diskusi yang disiarkan langsung oleh kanal YouTube Humas DitjenPAS bertajuk Voice of Correctional (VOC) dalam rangka memperingati Mandela Rules, (18/7).

Budi juga menerangkan bahwa Undang-undang Pemasyarakatan merefleksikan 100% Mandela Rules. Dimana, Pemasyarakatan sangat mengedepankan HAM dan fokus pada pemenuhan hak-hak warga binaan dalam melaksanakan pendampingan dan pembinaan.

Baca Juga :  Pemilih Wajib Vaksin, Cakades Diperbolehkan Fasilitasi Vaksinasi Warga

“Dalam Undang-undang Pemasyarakatan yang telah disahkan jelas merefleksikan 100% Mandela Rules,” terang Budi.

Ia melanjutkan bahwa, semua penanganan dan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang di tekankan dalam Undang-undang Pemasyarakatan terklasifikasi dengan sangat rinci. Mulai dari tingkat usia, jenis kelamin sampai kategori tingkat resiko hingga pemenuhan hak-hak setiap warga binaan.

Sementara itu, Collie F Brown, Country Manager UNODC of Indonesia menyambut baik dengan disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru dan mendukung secara penuh penerapan nilai-nilai Mandela Rules dalam penerapan tugas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi dan selalu berharap Indonesia dapat konsisten menerapkan nilai-nilai Mandela Rules dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan,” tandas Brown dalam diskusi yang juga menampilkan pembicara Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia, Vickesh P Maharaj dan Evi Amir Samsudin sebagai Founder Second Chance Fondation.

Baca Juga :  2 Polsek Jajaran Polres Bangkep Melaksanakan Patroli Di Gereja-Gereja

Brown yakin dan percaya penyelenggaraan Pemasyarakatan Indonesia kedepan dapat jauh menjadi lebih baik dengan pengaplikasian Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru yang lebih memperkuat kedudukan Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.

PEWARTA : IRIEK_RLS:HMS

_________________

 

Catatan Redaksi :

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, dan/atau menghubungi wartawan kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediatribunpost@gmail.com

Terima kasih.

(Visited 51 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Daerah

Launching Klinik Sefana Aesthetic Dibuka Oleh Dr. Asep Hidayat Lukman

Daerah

Pendaftaran Bantuan Biaya Pendidikan Kurang Mampu dan Berprestasi di Perpanjang

Daerah

Dugaan Kasus Mafia Tanah, Orang Lain Diperkarakan, Rumah Peninggalan Orangtua Agan Malah Ikut Dirongrong Habibah

Daerah

Agenda Bipartit Tidak Membuahkan Hasil, FSPMI Probolinggo Raya Akan Gelar Aksi Demo

Daerah

Pimpin Pelaksanakan Edukasi penerapan PPKM Level IV, ini Kata Dandim 0431/ Bangka Barat

Daerah

Danramil 431-01/Jebus ikuti Zoom Meeting membahas tentang penggunaan Aplikasi SILACAK

Daerah

Andi Sri Ketua TP PKK Pinrang Ajarkan Soal Etika Kehumasan

Daerah

Polres Simeulue Kembali Melaksanakan Vaksinasi Terapung di Desa Pulau Terluar