60 views

Home / Nasional

Minggu, 8 Agustus 2021 - 22:03 WIB

Sistem Perjalanan Dinas KPK Dorong Pelaksanaan Program Tetap Optimal

JAKARTA, Tribunpost.com — Dengan beralihnya status kepegawaian KPK menjadi ASN per 1 Juni 2021, maka kami perlu melakukan berbagai harmonisasi aturan yang berlaku secara umum di ASN, salah satunya terkait perjalanan. Minggu 08/08/21

KPK telah menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021.

Dalam Perpim dimaksud, disebutkan antara lain perjalanan dinas dalam rangka untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Perlu kami sampaikan, bilamana pegawai KPK menjadi narasumber untuk menjalankan tugas-tugas KPK, juga tidak diperkenankan menerima honor.

Namun demikian dalam hal panitia penyelenggara tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran KPK dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda.

Baca Juga :  Presiden Jokowi : Inklusivitas Prioritas Utama Kepemimpinan Indonesia pada G20

Dengan demikian, berdasarkan Perpim tersebut, sistem perjalanan dinas KPK kini bisa mengakomodir adanya pembiayaan kegiatan bersama yang dibebankan antar-lingkup ASN, yakni dengan kementerian maupun lembaga.

Dalam kegiatan bersama, KPK bisa menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait, dan sebaliknya. Peraturan ini tidak berlaku untuk kerjasama dengan pihak swasta

Biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional kegiatan bukan gratifikasi apalagi suap.

Sharing pembiayaan ini mendorong agar pelaksanaan program kegiatan tidak terkendala karena ketidaktersediaan anggaran pada salah satu pihak.
Padahal program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal.

Baca Juga :  Menkumham: Perancang Peraturan Perundang-undangan Memiliki Peran Sentral

Penting juga dipastikan tidak adanya pembiayaan ganda dalam kegiatan bersama tersebut.

Namun untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses pe
nanganan suatu perkara, kegiatan pada bidang Penindakan tetap menggunakan anggaran KPK.

Pegawai KPK dalam pelaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan.

Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara, agar terus taat terhadap aturan dan mengedepankan ketepatan sasaran serta manfaatnya.

( Rizqon Al Mubarrok)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Nasional

Raih Opini WTP Ke-13, Menteri Yasonna “Jadikan Ini Pendorong Semangat Dalam Berkinerja”

Nasional

Pemerintah Dorong Kemandirian Sektor Kesehatan

Nasional

Perkuat Solidaritas dan Kerja Sama IMT-GT Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional

Kartu Prakerja Jadi Best Practice dan Pilot Project Program Nasional

Nasional

Presiden Jokowi Rapat Terbatas, Pemerintah Pastikan Distribusi Minyak Goreng di Pasaran Berjalan Baik

Nasional

Mendes PDTT : Desa Harus Memberi Manfaat Langsung Ke Masyarakat

Nasional

Titik Nol IKN Mendapat Apresiasi Dan Kunjungan Berbagai Pihak, M. Daud Kabag Humas PPU : Kami Berharap Badan Otorita Dapat Segera Menfasilitasi

Nasional

Sekjend Kemenkumha, Andap Budhi Revianto, Kekuatan HAM Atasi Konflik dan Krisis Dunia