2 views

Home / Nasional

Kamis, 2 Desember 2021 - 19:56 WIB

Sinergi Wujudkan Penataan Regulasi dan Reformasi Hukum dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

TRIBUNPOST JAKARTA

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan pertemuan nasional pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan pertemuan ini merupakan bentuk sinergi antara JDIH yang ada di kementerian/lembaga pusat dan daerah di Indonesia dalam mewujudkan penataan regulasi dan reformasi hukum.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota JDIHN dari berbagai institusi, baik dari pusat maupun daerah, yang hadir di ruangan ini secara langsung, maupun yang hadir secara virtual, atas kerja sama dan sinergitas yang telah terjalin sangat baik dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mewujudkan penataan regulasi yang berkelanjutan untuk mendukung reformasi hukum dan sekaligus berinovasi mengembangkan pelayanan publik bidang hukum yang berkesinambungan,” ujar Yasonna di Jakarta, Kamis (02/12/2021).

Lebih lanjut Yasona mengatakan, dalam catatannya, ada kemajuan yang sangat signifikan dalam hal pertambahan jumlah website JDIH yang dikelola Anggota JDIHN dan pertambahan jumlah website Anggota JDIHN yang terintegrasi dengan Portal JDIHN.GO.ID. Menurut Yasonna, seluruh capaian tersebtu mustahil terwujud tanpa adanya keberanian untuk melakukan inovasi dan terobosan. Terobosan tersebut diantaranya melalui Program Percepatan Integrasi Anggota JDIHN 2021 ( PROPESI 2021).

“Capaian ini diwujudkan tentunya dengan adanya keberanian untuk melakukan inovasi dan terobosan. Program PROPESI 2021 yang dilakukan oleh Pusat JDIHN, secara nyata telah mempercepat terbentuknya website JDIH dan pengintegrasiannya dengan Portal JDIHN.GO.ID,” kata Yasonna.

“Semakin lengkapnya integrasi Anggota JDIHN dengan Portal JDIHN.GO.ID, juga telah memberikan kontribusi terhadap koleksi dokumen hukum yang dikelola oleh Pusat JDIHN, baik dari sisi jenis dokumen hukum maupun dari sisi jumlahnya. Portal JDIHN.GO.ID saat ini, selain dari produk hukum di tingkat pusat, bahkan sudah mengoleksi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Hal ini merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh beberapa Anggota JDIHN di tingkat kabupaten, melalui Program JDIH Masuk Desa,” lanjut Yasonna.

Selanjutnya Menkumham mengatakan aplikasi aplikasi JDIHN telah diusulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sebagai Aplikasi Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Usalan tersebut, papar pria hobi menembak ini, adalah bentuk pengakuan dan apresiasi pengelolaan sistem.

Baca Juga :  Kabar Ceria Buat Rakyat Indonesia, Kemensos Kembali Siapkan Anggaran Bansos

“Sistem JDIHN akan menjadi aplikasi pertama yang dibangun Kementerian Hukum dan HAM, yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Aplikasi Umum SPBE,” tandas Yasonna.

Yasonna juga menjelaskan bahwa keberadaan JDIH pada sebuah institusi merupakan implementasi reformasi birokrasi sekaligus reformasi digital di bidang pelayanan hukum. Seluruh data JDIH anggota yang terintegrasi dalam Portal JDIHN.GO.ID akan menjadi khazanah digital dokumen hukum Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara cepat dan mudah oleh segenap pemangku kepentingan.

“Data JDIH yang terintegrasi dlam portal JDIHN.GO.ID akan menjadi khazanah digital dokumen hukum Indonesia dan mejadi salah satu sarana yang efektif dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum di tanah air,” tambah Yasonna.

Hadir dalam pertemuan ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Para Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama Kementerian dan Lembaga, Para Gubernur, Bupati dan Walikota atau yang mewakili, Para Sekretaris DPRD dan Para Rektor.

Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 menyebut Kemenkumham sebagai pembina/Pusat JDIHN memiliki kewajiban untuk melaksanakan secara optimal tugas dan fungsi dalam pembinaan hukum nasional, melalui kerja sama dan sinergi dengan semua Anggota JDIHN.

Karenanya, Yasonna kemudian mengajak seluruh Anggota JDIHN untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH masing-masing, karena kualitas JDIHN tergantung pada kualitas JDIH seluruh anggota.

Dalam kesempatan ini, Yasonna juga memberikan penghargaan bagi anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terbaik tahun 2021 yang terdiri dari beberapa kategori yang dituangkan dalam dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.HN.03.05 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2021.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.HN.03.05 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2021.

A. Tingkat Kementerian:
Terbaik I : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Terbaik II : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Terbaik III : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Terbaik IV : Kementerian Ketenagakerjaan
Terbaik V : Kementerian Keuangan.

Baca Juga :  467 Pejabat Struktural Dilantik Walikota Makassar, ini Daftarnya !!!

B. Tingkat Lembaga Negara
Terbaik I : Badan Pemeriksa Keuangan
Terbaik II : Dewan Perwakilan Rakyat
Terbaik III : Dewan Perwakilan Daerah
Terbaik IV : Ombudsman Republik Indonesia
Terbaik V : Majelis Permusyawaratan Rakyat

C. Tingkat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Terbaik I : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Terbaik II : Perpustakaan Nasional
Terbaik III : Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Terbaik IV : Radio Republik Indonesia
Terbaik V : Arsip Nasional

D. Tingkat Lembaga Non-Struktural
Terbaik I : Komisi Pemilihan Umum
Terbaik II : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Terbaik III : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Terbaik IV : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Terbaik V : Badan Nasional Pengelola Perbatasan

E. Tingkat Provinsi
Terbaik I : Provinsi Jawa Barat
Terbaik II : Jawa Tengah
Terbaik III : Jawa Timur
Terbaik IV : Bali
Terbaik V : Sulawesi Barat

F. Tingkat Kabupaten
Terbaik I : Banyuwangi
Terbaik II : Sukoharjo
Terbaik III : Batang
Terbaik IV : Sumedang
Terbaik V : Wonosobo
Terbaik VI : Sleman
Terbaik VII : Tuban
Terbaik VIII : Cianjur
Terbaik IX : Kendal
Terbaik X : Semarang

G. Tingkat Kota
Terbaik I : Kota Sukabumi
Terbaik II : Kota Banjarmasin
Terbaik III : Kota Surakarta
Terbaik IV : Kota Bandung
Terbaik V : Kota Bekasi

H. Tingkat Sekretariat DPRD Provinsi
Terbaik I : Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
Terbaik II : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

H. Tingkat Sekretariat DPRD Kabupaten
Terbaik I : Sekretariat DPRD Kabupaten Batang
Terbaik II : Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

I. Tingkat Sekretariat DPRD Kota
Terbaik I : Sekretariat DPRD Kota Batam
Terbaik II : Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan

J. Tingkat Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi
Terbaik I : Universitas Bandar Lampung
Terbaik II : Universitas Pamulang
Terbaik III: Universitas Sam Ratulangi

Untuk kategori lingkungan internal Kementerian Hukum HAM, berikut adalah daftarnya:

A. Tingkat Unit Eselon I
Terbaik I : Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Terbaik II : Badan Penelitian dan Pengembanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbaik III : Inspektorat Jenderal

B. Tingkat Kantor Wilayah
Terbaik I : Kanwil Kepulauan Riau
Terbaik II : Kanwil DKI Jakarta
Terbaik III : Kanwil Jawa Barat
Terbaik IV : Kanwil Jawa Timur
Terbaik V : Kanwil Bengkulu

Pewarta : Iriek _ Rls : humas

(Visited 2 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Nasional

Jokowi : Opini WTP dari BPK, Gunakan Uang Rakyat Sebaik-baiknya

Nasional

Dewan Pers Akui Organisasi Wartawan Penyusun Peraturan Pers

Nasional

Sekjend Kemenkumha, Andap Budhi Revianto, Kekuatan HAM Atasi Konflik dan Krisis Dunia

Nasional

Penerapan PPKM : Pertimbangkan Aspek Kesehatan, Ekonomi dan Dinamika Sosial

Nasional

PPKM Darurat Akan Diterapkan secara Tegas dan Terukur

Nasional

Pemerintah Jamin Perlindungan Kebebasan Beragama

Nasional

Pemerintah Putuskan Jawa – Bali Pembatasan Darurat Mulai 3 Juli

Nasional

Tambahan 1,4 Juta Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia