229 views

Home / Daerah

Rabu, 22 Juni 2022 - 18:11 WIB

Sekertaris MPC-PP Kota Cilegon : Bangun Pagar di Lahan Milik Sendiri kok di Persoalkan, Salahnya Dimana ?

CILEGON, TRIBUNPOST.COM — Adanya kontroversi upaya pemagaran PT Krakatau Steel (KS), Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Cilegon, Eka Wandoro Dahlan, SH, MH ikut angkat bicara, menyikapi persoalan yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat Cilegon tersebut.

Menurutnya, pembangunan pagar itu adalah hak, sehingga wajar saja apabila PT. KS melakukan pemagaran sebagai batas asset lahan miliknya, sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan semua aset dari perusahaan BUMN itu.

“Wajar mereka magar, namanya juga tanah sendiri, yang salah itu magar tanah milik orang lain. Kalau tidak di pagar nanti dibilang tanahnya kok di telantarkan, gimana nih ? Bukannya saya tidak membela masyarakat, tapi masyarakat yang mana dulu ?,” ungkap Eka. Rabu (22/6/2022).

Terkait adanya penolakan dari sejumlah pihak, di mana salah satunya perihal tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Eka juga menilai pemagaran tidaklah memerlukan ijin, apalagi di tanah milik PT. KS selaku pemilik aset. Sehingga ia mempertanyakan dasar hukum pihak yang menolak dengan pemagaran yang dilakukan PT KS.

Baca Juga :  16 Warga Binaan di Jatim Dapatkan Remisi Khusus Nyepi

“Kalo terkait IMB, setahu saya secara hukum belum ada aturan IMP (Ijin Mendirikan Pagar). Pengamanan aset lahan ini sudah benar, apalagi ini masuk kategori objek vital nasional. Saya baru denger halaman sendiri harus punya IMB, darimana ceritanya ?, coba sih yang masuk akal sedikit jika ingin berjuang untuk masyarakat itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Eka mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon sejauh ini sudah tepat. Namun dalam hal, ini Pemerintah Kota Cilegon hanya bisa memfasilitasi saja, tidak bisa memutuskan dikarenakan pemagaran tersebut hak dari PT KS sebagai pemilik lahan.

Selain itu, Eka juga menduga adanya kepentingan dari sejumlah pihak yang menumpangi kisruh pemagaran PT. KS tersebut.

“Okelah ada warga yang mengeluh ke kepala daerah, tapi kepala daerah kan menyerahkan kembali ke yang punya lahan dong, kepala daerah hanya bisa memfasilitasi, gak bisa lah memutuskan sana sini, ini saya duga ada penumpang gelap dan punya kepentingan,” tegasnya.

Baca Juga :  Kemensos Bantu Karawang Di Masa PPKM

Dan dengan adanya aksi terkait penolakan pemagaran dan kasus Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) yang dilakukan di depan halaman Pemkot Cilegon pada hari Selasa (21/6/2022) kemarin, Eka menganggap hal itu salah sasaran dan tidak tepat.

“Aksinya juga itu salah sasaran, masalah KS kok demo nya ke Pemkot, masalah Primkokas masalahnya kan sudah lama itu, saya dengar Primkokas itu juga kan sudah masuk ke ranah Hukum, sudah ada proses hukumnya, jadi substansi demonya untuk apa?,” tandasnya.

PEWARTA : KHARFIL MURSIDIN

_________________

 

Catatan Redaksi :

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, dan/atau menghubungi wartawan kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediatribunpost@gmail.com

Terima kasih.

(Visited 227 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Daerah

Rutan Kelas II B Situbondo Mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Dengan Intansi Terkait

Daerah

Perbup No 12 Tahun 2022 Harus Di Kaji Ulang, Seharusnya Sebelum Dilaksanakan Sosialisasikan Dulu

Daerah

Kapolsek Telukjambe Timur Kompol Oesman : Tugas Kami Harus Peduli Sama Masyarakat Karawang

Daerah

Cakupan Vaksinasi Covid-19, Komulatif 28 September 2021 lalu

Daerah

Babinsa Koramil 431-03/Kelapa Monitoring Vaksinasi Tahap I Jenis Astra Zaneca

Daerah

Good Job ..!!!, Dalam Rangka Operasi Zebra Menumbing 2021, Polisi Tilang Polisi

Daerah

Pantau Langsung Proses Percepatan Vaksinasi, Bupati Pinrang Atensi Kondisi Masyarakat Termasuk Anak Sekolah

Daerah

Dewan Komisi IV Cilegon Soroti Kesiapan UPT Kebersihan dan kejanggalan Belanja Alat Kebersihan DLHK Cilegon