41 views

Home / Daerah

Rabu, 25 Agustus 2021 - 02:23 WIB

Pemkab Bondowoso Melakukan MoU Bansos Pada Polres Dan Kejaksaan

Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin Saat menadatangani MoU bersama Polres Dan kejaksaan Bondowoso

Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin Saat menadatangani MoU bersama Polres Dan kejaksaan Bondowoso

BONDOWOSO JATIM, Tribunpost.com – Penandatanganan nota kesepahaman edukasi dan penyelenggaraan Bansos kepada masyarakat dengan pihak kepolisian atau Polres Bondowoso dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, merupakan Langkah ini dilakukan, untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan dana bantuan untuk masyarakat.

Menurut bupati Bondowoso KH Salwa Arifin mengatakan, pemkab bekerjasama dengan Polres dan Kejaksaan untuk melakukan MoU, mengantisipasi Bansos untuk tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Bupati Salwa menambahkan bahwa, MoU ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dalam penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat.

aplikasi dilapangan kalau petugas menemukan pelanggaran dalam penyaluran Bansos, maka akan diedukasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke ranah hukum. Kecuali sudah ada pelanggaran pidana, maka tidak usah di edukasi langsung diusut.

Baca Juga :  Memimpin Desa Tanra Tuo Periode Kedua, Andi Asrul, SH : Terima Kasih Untuk Kepercayaan Semua Pihak, Semoga Amanah Masyarakat Ini Saya Jalankan Lebih Baik Lagi

Bupati Salwa, menjelaskan, dalam hal ini, pihak kepolisian dan kejaksaan harus melakukan kerja nyata dilapangan bila terjadi pelanggaran atau penyimpangan .

“Karena selam ini banyak laporan pada saya, Kartu KPM Gakin yang berfungsi mengambil bantuan melalui ATM tidak dipegang sendiri. Ada juga yang dipegang Ketua Kelompok, ada yang ditahan agen,” jelasnya.

Baca Juga :  Walikota Banda Aceh, Terima Award Indonesia Visionary Leadership

Lebih jauh Bupati Salwa mengatakan bahwa Ketua Kolompok dan Agen, tidak boleh menahan Kartu KPM dan itu merupakan pelanggaran. Karena di Kartu tersebut ada PIN yang hanya boleh diketahui oleh pemegangnya.

Sementara Pj Kepala Dinas Sosial Anisatul Hamidah, selama 24 Agustus 2021) mengatakan, dalam pengawasan tidak hanya dilakukan pada penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) saja tapi juga terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Dinas Sosial (Dinsos), sebagai leading sektornya (ef)

(Visited 10 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Daerah

Bupati Pinrang Resmikan 2 Fasilitas Baru RSUD Madising

Daerah

Wartawan Senior Zakaria, Komandoi Resimen Mahasiswa Bungo Tebo

Daerah

Lapas Jember Menjadi Tempat Bakti Sosial, Panitia Mulai Bergerak Survey Lokasi

Daerah

Peresmian Koramil Kota 0401 Karawang di Hadiri oleh Bupati Karawang

Daerah

Bintara Pembina Desa, Gelar Wasbang Di SMK Budi Luhur Rimbo Ilir

Daerah

Kapolres Bangkep Sambut Kunker Wagub Sulteng Di Kabupaten Bangkep

Daerah

DPC PWRI Bogor Raya Merestruktur Jajaran Pengurus Guna Optimalkan Kinerja

Daerah

Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran, Lapas Cilegon Ikuti Evaluasi IKPA Secara Virtual