519 views

Home / Daerah

Rabu, 8 Juni 2022 - 21:38 WIB

Nahrawi Tolak Uang Ganti Rugi Pembatalan Tanah Dari DLH Kota Cilegon Sebesar Rp 25 juta

CILEGON, TRIBUNPOST.COM — Setelah sekian lama menunggu pembayaran atas tanah miliknya yang terkena Kegiatan Paket Pengadaan Tanah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon dari APBD tahun 2021 lalu, Nahrawi juga mengaku kecewa setelah adanya upaya penggagalan sepihak dari dinas tersebut.

Diketahui, Nahrawi yang akrab dengan sapaan kang rawi yang merupakan salah satu warga Link, Sambi Buhut, Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon ini memiliki tanah seluas 6.266 meter persegi yang rencananya akan dibebaskan oleh DLH Kota Cilegon untuk perluasan area Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) sejak tahun lalu.

“Tahun kemarin tanah milik saya yang dipilih Dinas LH untuk perluasan lahan TPSA, sudah berapa kali itu diukur dan saya di minta tanda tangan untuk penjualan tanah saya ini. Termasuk di kantor kecamatan juga ada Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Kepala Pemuda, Ketua DKM, lurah, camat dan orang dinas pada tanda tangan sebagai saksi. Namanya saksi jual beli tanah kan gak enak kalau mereka gak dikasih amplop, jadi saat itu Pak Adri orang LH yang ngasih,”kata Nahrawi, saat ditemui di kediamannya. Rabu (8/6/2022) sore.

Setelah selesai mengurusi segala keperluan administrasi jual beli dan memberikan surat-surat tanah miliknya kepada DLH Cilegon. Dengan harapan besar akan menerima uang yang banyak dari penjualan tanah miliknya yang kalau ditotal bisa mencapai Rp 1,8 miliar. Nahrawi menjelaskan saat pertama kali ia dijanjikan akan dicairkan pada awal tahun (2022) ini.

Sehingga dirinya sampai berani meminjam uang sebesar puluhan juta kepada rekannya untuk keperluan keluarganya dengan menjanjikan akan dikembalikan setelah tanah miliknya yang dibeli oleh DLH Cilegon cair dalam waktu dekat.

Baca Juga :  Pemerintah Kecamatan Batang Kuis Gandeng FT-UMSU Giat Rutin Yustisi Covid-19

“Sebelum bulan puasa tahun ini, saya di suruh Bu Kadis tanda tangan lagi, katanya sebentar lagi cair. Saya sudah seneng banget, sampai-sampai saya rela hutang sama bos ayam, alhamdulillah dikasih, karena beliau tahu saya dapat areal tanah. Tapi sampai sekarang saya tanyakan belum jelas kapan mau dibayar,” terangnya.

“Hutang saya semuanya Rp. 50 juta kurang satu (Rp. 49 juta). Saya juga gak enak kalau kelamaan gak bayar, sedangkan saya sudah di tagih-tagih terus,” imbuhnya.

Bahkan, setelah mendapatkan janji-janji manis yang tidak kunjung terealisasi itu, Nahrawi juga mengaku kecewa setelah beberapa hari yang lalu datang perwakilan orang DLH Kota Cilegon ke rumahnya untuk menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan untuk pembatalan jual beli tanah miliknya tersebut.

“Sudah ada dua hari an lah orang LH yang katanya utusan Kadis datang kesini, ya bilangnya jangan rame-rame, deduluran aja ngomongnya, beliau minta saya agar menerima kalau pembelian tanah saya dibatalkan dengan menawari uang ganti rugi sebesar Rp 25 juta; duh bingung saya, surat tanah juga sampai sekarang ini masih di LH, seharusnya kan dikembalikan,” ucapnya.

Meski hantinya kecewa saat itu juga, Nahrawi tetap menghargai tamunya tersebut dengan meminta waktu untuk bermusyawarah dengan keluarganya. Dan secara tegas keluarganya menolak dengan alasan yang cukup logis atas segala kerugian yang dialaminya apabila adanya pembatalan.

“Ya saya bilang nunggu keputusan keluarga dulu. Setelah saya sampaikan ya isteri dan anak saya menolak. Buat bayar hutang saja masih kurang, terus sisanya bayar dari mana? belum lagi waktu dan pikiran saya setelah sekian lama diberikan harapan palsu. Dan tanah saya sebenarnya mau ada yang ngontrak untuk usaha penjemuran bulu ayam, setahun Rp 40 juta, itu saya tolak karena tanah saya mau dibeli dan tidak boleh juga sama orang LH,” bebernya.

Baca Juga :  Kapolsek Pimpin Langsung Kegiatan Vaksinasi di Mapolsek Batang Kuis Kab. Deli Serdang

“Anak juga mau masuk kuliah tahun ini, saya bingung uang dari mana kalau dibatalkan, padahal saya sudah janjikan ke anak mau (pilih) kuliah di mana,” imbuhnya.

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Nahrawi juga melakukan advokasi dengan mengadukan persoalan yang belum kunjung dibayarkannya pembelian tanah miliknya yang berlokasi di Blok 009 Jalan Curug Bagendung, Blok Sambi Buhut, RT 09/04 07 Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dengan nomor SPPR 36.72.030.001.009.0 itu.

Apabila proyek pengadaan tanah oleh DLH Kota Cilegon ini dibatalkan, terlebih sejauh ini dinas tersebut diduga sudah menghabiskan anggaran dinas untuk penyusunan dokumen dan KJJP. Bisa dikatakan ada uang rakyat dalam APBD Cilegon, yang terbuang sia-sia.

Sementara itu, Kepala DLH Cilegon, Rasmi Widyani saat coba dikonfirmasi melalui pesan singkat ditelepon selulernya, hingga berita ini tayangkan belum merespon pertanyaan wartawan.

PEWARTA : KHARFIL MURSIDIN

_________________

 

Catatan Redaksi :

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, dan/atau menghubungi wartawan kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediatribunpost@gmail.com

Terima kasih.

(Visited 519 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Daerah

Awal Ramadhan Yayasan Masjid Agung Takalar Dapat Dana Hibah Rp 1 Milyar

Daerah

Kapolres Soppeng Gelar Tatap Muka dan Silaturahmi Bersama Forkopimka, Tiga Pilar serta Stake Holder di Kec. Marioriwawo

Daerah

Kunker di Polsek Kintom, Batui dan Toili, Kapolres Banggai : Laporkan Apabila Ada Anggota Saya Bekingi Miras

Daerah

Perayaan HUT RI Ke-76 di Wajo: Upacara Sederhana, Remisi Tahanan, hingga Harapan soal Covid-19

Daerah

Polantas Kampanye Operasi Zebra Semeru 2021, Bawa Tulisan Unik

Daerah

Transparansi Dana 11,7 Milyar, Jasa Insentif RS Kolonel Abundjani Bangko, Adakah Yang Belum Terbayar?

Daerah

Sepanjang 2022, Imigrasi Karawang Catatkan Layani 164 Pemohon Paspor Calon Jemaah Haji

Daerah

Bangunan TPT di Kecamatan Pegajahan Kab. Serdang Bedagai di duga “ASAL JADI” Tanpa Takaran,Tanpa Pengawasan.