120 views

Home / Nasional

Rabu, 11 Agustus 2021 - 22:06 WIB

Masyarakat Harus Menerima Beras Yang Bagus Dan Layak Dari Dinsos, Kalau Jelek Laporkan !

SURABAYA JATIM, Tribunpost.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan monitoring dalam pelaksanaan bantuan sosial beras (BSB) untuk masyarakat terdampak pembatasan kegiatan. Mensos juga mencermati dinamika dalam penyaluran BSB di sejumlah daerah.

Mensos menerima laporan terkait beberapa kasus dimana kualitas beras dirasakan kurang memuaskan oleh masyarakat. Penyaluran BSB melibatkan sejumlah instansi berdasarkan penugasan yang sudah ditentukan.

“Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus dimana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru,” kata Mensos Risma di Surabaya (9/8/2021).

Baca Juga :  Sebanyak 53 dari 63 UPT Jajaran Dibawah Kemenkumham Jawa Timur Laksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Bu Risma ( Kemensos ) menyatakan : ” penyaluran BSB melibatkan sejumlah instansi sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan. “Untuk BSB 10 kg, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog,” katanya.

Untuk BSB 5 kg, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial. “Pemerintah daerah melalui dinas sosial diberikan kewenangan untuk mendistribusikan beras. Dinas sosial juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat,” kata Bu Risma ( Mensos ) .

Baca Juga :  Satops Patnal Kemenkumham Jatim Razia Blok Hunian Lapas Banyuwangi

Dinas sosial juga berwenang untuk langsung meminta ganti kepada penyedia, bila kualitas beras kurang memuaskan. “Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus,” kata Bu Risma ( Kemensos) .

Terkait hal tersebut, Mensos menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, atas kerja sama dan sikap responsif pemerintah daerah. Bersinergi dengan pilar-pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), mereka bergerak cepat mengganti beras yang rusak.

(Agus Sofyan)

(Visited 55 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Nasional

Kapolri Apresiasi Kinerja Dai Polri di Poso, Hingga Janjikan Sekolah

Nasional

Kapolri Intruksi Seluruh Polda Soal Narkoba

Nasional

Indonesia Bantai Nepal 7 – 0, Lolos Piala Asia 2023

Nasional

Kunjungi Klaten, Panglima TNI dan Kapolri Minta Tracing dan Testing Dilakukan Secara Masif

Nasional

Kasad Menerima Penyerahan Sertifikat Tanah Daerah Latihan TNI AD di Urut Sewu Kebumen

Nasional

Dukung Kebijakan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilita

Nasional

Tim DVI Mabes Polri Kembali Identifikasi 7 Jenazah Korban Semeru

Nasional

Libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham: Cegah Deteni dan Warga Binaan Pemasyarakatan Kabur