134 views

Home / Daerah

Kamis, 26 Mei 2022 - 19:42 WIB

Sesalkan Adanya Ajakan Pada Masyarakat Untuk Tak Bayar Pajak, Dendi : Kalau Keberatan Protes Dengan Cara Yang Benar

KARAWANG, TRIBUNPOST.COM — Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang pada Desember Tahun 2021 lalu untuk Tahun 2022 menuai protes dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Karawang dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang.

Mengingat hal itu, APDESI pada salah satu media massa sempat menyuarakan kepada masyarakat untuk tidak membayar pajak. Walau pada akhirnya pemberitaan tersebut menghilang ?

Begitu juga dengan salah satu anggota DPRD Karawang, Asep Dasuki menganggap kenaikan pajak tersebut merupakan lonjakan tanpa batas, sehingga dapat membebani masyarakat. Dirinya juga menyoal tidak adanya pembahasan secara khusus dari Badan Pendapatan (Bapenda) Karawang soal kenaikan pajak.

Sedangkan Kepala Bidang (Kabid) Pajak Lainnya, Ade Sudrajat membantah tidak adanya kajian terlebih dahulu mengenai kenaikan NJOP PBB di Karawang, sebelum keluarnya surat Keputusan Bupati (Kepbup).

Mengetahui adanya pernyataan tentang ajakan untuk tidak membayar pajak, salah seorang pemerhati pemerintahan, Dendi Saepudin menyayangkan sekaligus menyesalkan statement diruang publik yang semestinya tidak disuarakan oleh pihak yang menjadi bagian dari Pemerintahan.

Dikatakannya, “Kalaupun keberatan dengan kenaikan pajak yang ditetapkan melalui kebijakan Bupati Karawang tersebut. Ya jangan dong kalau sampai menyuarakan kepada masyarakat untuk tidak membayar pajak, tempuh saja mekanisme protes yang baik dan benar. Kan bisa dengan cara meminta forum hearing kepada Komisi yang membidangi perpajakan dan pertanahan di DPRD Karawang,” Kamis, (26/5/2022).

Baca Juga :  Bersama Camat, Babinkantimas Labobo Lakukan Sosialisaai PPKM Mikro Kepada Warganya

Dendi menjelaskan, “Karena bagaimana juga Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat diandalkan. Dari pendapatan tersebut juga sebagian dialokasikan untuk kepentingan Pemerintahan Desa (Pemdes) yang disebut dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Lalu, kalau menyuarakan untuk tidak bayar pajak, bagaimana dengan nasib DBH ? Sebab tidak hanya berpengaruh pada PAD saja,”

“Begitu juga terhadap biaya pembangunan. Saat ini masyarakat sedang terus beraksi memprotes tentang buruknya infrastruktur, khususnya jalan. Kalau PAD rendah, bagaimana bisa mengcover kebutuhan pembangunan. Karena yang namanya pajak, sebagian besar dikembalikan untuk kepentingan masyarakat,” Ungkapnya.

Lebih lanjut, Dendi mengutarakan, “Adapun terkait kenaikan, saya rasa memang sudah waktunya. Karena jika dilihat, selama ini NJOP masih banyak yang terhitung masih sangat rendah. Apa lagi pada zona-zona tertentu, seperti kawasan industri, perumahan elite, jalan protokol dan lain sebagainya,”

Baca Juga :  Cakupan Vaksinasi Kabupaten Merangin Selasa Pertanggal 19 Oktober 2021 mencapai 69%

“NJOP banyak yang tidak sebanding dengan nilai harga pasar. Banyak harga-harga pasar dikawasan industri, perumahan elite dan jalan-jalan protokol dengan nilai fantastis, tapi NJOP terhitung sangat rendah. Maka diperlukan penyesuaian NJOP pada zona-zona tertentu. Kalaupun didaerah pelosok atau pesisir terbawa dampak kenaikan, saya rasa sesuatu hal yang sangat wajar,” Ujar Dendi.

“Jika memang untuk zona pelosok atau pesisir dirasa berat atas kenaikan tersebut, tinggal ajukan protes melalui prosedur dan mekanisme yang benar, tanpa harus menyuarakan agar tidak membayar pajak ke masyarakat. Karena nantinya akan berdampak pada Pemdes juga, berupa DBH,” Pungkasnya.

PEWARTA : AGUS SOFYAN

_________________

 

Catatan Redaksi :

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, dan/atau menghubungi wartawan kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediatribunpost@gmail.com

Terima kasih.

(Visited 127 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Daerah

Babinsa Koramil 431-03/Kelapa bersama anggota Polsek Kelapa Gelar apel pengamanan Nataru

Daerah

Bupati Wajo Amran Mahmud Apresiasi Liga Perkutut Sulsel Putaran ke-I “Bupati Cup” Tahun 2022

Daerah

5 WNA INDIA Memalsukan Data Keimigrasian

Daerah

Warga Dusun Merak Geruduk Kantor DPRD Situbondo

Daerah

Posko Terpadu Pasar Salakan Tekan Covid-19

Daerah

Lapor Pak Kapolres Saya Dianiaya, Kapolres Karawang: Masalah Tersebut Sudah Selesai dengan Restorative Justice

Daerah

Oknum Perangkat Desa Saentis Di Duga Rampas KTA Dan Halangi Wartawan Saat Meliput

Daerah

Fachrul Razi Resmi Melantik Pengurus DPD Bravo Lima Provinsi Banten