72 views

Home / Daerah

Selasa, 12 Juli 2022 - 13:33 WIB

Irianto Dari Fraksi PDIP Pimpin Hearing Adanya Dugaan Tabrak Aturan Pada Proyek Pembangunan Pertashop Di Desa Genteng Kulon

BANYUWANGI, TRIBUNPOST.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi gelar hearing soal adanya dugaan tabrak aturan pada proyek pembangunan pertashop di Tanah Kas Desa (TKD) Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng Banyuwangi jawa timur.

hearing yang dilaksanakan di DPRD Banyuwangi, kali ini dihadiri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan desa yang terkait.

Irianto anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang juga ketua komisi I DPRD Banyuwangi, pada Senin 11/7 mengatakan, pada media usai mendengar keterangan dan data dari para peserta, pihaknya menyimpulkan bahwa  persoalan itu timbul karena adanya miskomunikasi.

“Karena Desa Genteng Kulon, ternyata runtutannya telah dilalui terkait dengan pramusdes, musdes (Musyawarah Desa). Dan hasil keputusan musdes adalah  kekuatan tertinggi adapun Terkait keuangan hasil kerjasama, masuknya sudah jelas di kas desa,”tambah irianto.

“Bahkan pihaknya meyakini jika persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik demi kebaikan Banyuwangi. Karena prinsip yang kami lihat tadi, pemerintahan desa ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar GNI,” Jelas anggota DPRD dari daerah pemilihan 3 dari fraksi PDIP Irianto.

“Terkait sumber keuangan itu bagaimana, saya juga belum dapat cantolan payung hukum atau nomenklaturnya bagaimana, terkait pendapatan bisa juga diperoleh masyarakat dengan menggunakan pola membikin usaha kecil,” Jelas, irianto yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat di DPRD banyuwangi.

Baca Juga :  Kanit Samapta Mengambil Apel Serah Terima Tugas Jaga Di Polsek Banggai

Di kesempatan yang sama, Supandi, selaku Kepala Desa Genteng Kulon, menjelaskan, jika sebelumnya telah dilakukan perundingan dengan pengusaha pertashop, karena disitu ada nilai kerjasama yang menguntungkan bagi Desa, maka pengusaha mengajukan pada Desa.

“Pengusaha mengajukan pada Desa, dan dilakukan beberapa kali musdes, karena masyarakat sepakat dan musdes juga sudah sesuai regulasinya, maka dilakukan kerjasama. Pengusaha menjual pertamax dan pertalite, diluar itu, desa punya hak bisa menjual oli dan sewa batu baterai listrik dan untuk nilai kerjasamanya dari pengusaha, desa mendapat senilai Rp 15 juta pertahun, yang langsung diberikan sejumlah Rp 75 juta untuk lima tahun,” jelas supandi.

Uangnya sendiri lanjut Supandi, digunakan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

“Untuk pembangunan lapak pujasera untuk disewakan atau pembangunan gedung kegiatan masyarakat, serta pembenahan tempat PDS (tempat penjualan sepeda motor) dan lapak untuk digunakan penjualan onderdil,” terang Supandi.

Bahkan menurut Supandi, perbaikan saluran drainase yang dilaporkan pengrusakan itu sudah mendapat rekom dari dinas PU.

“Untuk uangnya sampai sekarang masih ada pada rekening desa/APBDes, bukan dipegang kepala desa, dan dilain sisi, perwakilan dari LSM, Ropik Azmi menganggap belum puas dan tidak ada kesimpulan dari hearing itu”

“Saya dapatkan dari hearing ini belum ada kesimpulan dan belum puas. Ada beberapa pelanggaran secara nyata tapi diabaikan dan semuanya di toleransi termasuk belum ada IMB (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG), maupun adanya analisa dampak lingkungan (amdal) lalin, dan pengerusakan. Bila ada kerjasama mestinya ada appraisial penilai, uji kelayakan dengan regulasi yang benar,” ujarnya.

Baca Juga :  Yayasan Al Hijrah Masamba Konsolidasi Menjelang Ramadhan

Yang terjadi dalam hearing, menurut Ropik adalah permakluman, hanya memunculkan kesalahan, jadi hearing ini semacam formalitas saja, dan waktu untuknya seakan dibatasi.

“Untuk selanjutnya, terkait dengan temuan dan data yang saya dapat, kami akan lakukan pelaporan perbuatan pengrusakan trotoar kepada Kepolisian. Kejadian pembongkaran di tanggal 20 Juni, langsung saya laporkan kepada dinas PU, dan di hari minggunya dilakukan teguran oleh pihak PU, Nah setelah kejadian itu kades baru melakukan permohonan perijinan untuk pembangunan trotoar, yang  mestinya sebelumnya  secara tekhnis harus ada hasil kaji,” Papar Ropik

PEWARTA : IRIEK

_________________

 

Catatan Redaksi :

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, dan/atau menghubungi wartawan kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediatribunpost@gmail.com

Terima kasih.

(Visited 69 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Daerah

Kompi Senapan A Nagan Raya gelar Syukuran atas Kenaikan Pangkat Prajurit dan Maulid Nabi

Daerah

Remisi Idul Fitri Dari Kemenkumham Wilayah Papua Barat

Daerah

Pemerintahan Desa Singolatren Bagikan Insentif untuk Anggota Penggerak PKK dan Kader Posyandu

Daerah

SekNas JOKOWI dan KAPT libatkan pondok pesantren dalam vaksinasi masal di Jember

Daerah

Departemen Perkaderan Hidayatullah Adakan Acara Temu Dai Pemula

Daerah

Rotasi Besar Besaran Dijajaran Perwira di Polresta Banyuwangi

Daerah

Babinsa Koramil 431-03/Kelapa, Laksanakan Pengamanan Natal dan Tahun Baru bersama Polsek Kecamatan Kelapa

Daerah

Kompolnas Tinjau Langsung Ops Ketupat 2022 di Polda Banten