72 views

Home / Daerah

Jumat, 24 Juni 2022 - 08:30 WIB

Camat Telukjambe Barat Dan Inspektorat Karawang Di Desak Untuk Telusuri Lokasi Rusliag Jalan Desa Margamulya

KARAWANG, TRIBUNPOST.COM — Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ada untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Desa (Kades) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Tapi walau begitu, pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Arup Suryana salah seorang masyarakat Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengatakan, “Memang benar sekali, bicara aset desa, yang namanya Kades pemegang kekuasaan penuh dalam hal pengelolaan aset desa,” Kamis, (23/6/2022).

Baca Juga :  Warga Bangun Sari Tanjung Morawa Keluhkan Jalan Rusak Saat Menjelang Pilkades Serentak di Kab. Deliserdang

Dirinya mempertanyakan perihal jalan milik desa Margamulya di dusun Kiarajaya yang kondisinya saat ini sudah berubah fungsi menjadi bagian dari salah satu kawasan industri

“Jika memang telah dilakukan ruislag, kami sebagai masyarakat mempertanyakan, lahan atau jalan penggantinya dipindah ke lokasi yang mana ? Masalahnya, sejak jalan tersebut berubah fungsi, saya sendiri selaku warga asli Margamulya, belum pernah mengetahui adanya jalan pengganti,” Ungkapnya.

Masih menurut Arup, “Kemudian yang patut dipertanyakan, apakah secara ketentuan aturan, diperbolehkan yang namanya aset milik desa berupa jalan diruislag ? Karena yang namanya jalan merupakan fasilitas umum yang langsung dipergunakan oleh masyarakat, berbeda dengan aset-aset desa lainnya. Seperti tanah lapang, lahan pertanian, sawah atau bangunan lainnya,”

“Begitu juga dengan proses dan mekanisme. Karena yang namanya ruislag, setahu saya tidak bisa sembarangan dilakukan, harus merujuk pada ketentuan-ketentuan regulasi aturan yang ada. Seumpama benar telah dilakukan ruislag pun, perlu dipertanyakan juga proses mekanismenya. Sudah sesuai atau belum,” Tandasnya.

Baca Juga :  Polres Batang Gelar Vaksinasi Merdeka Candi┬áBatang

“Dalam hal ini juga saya meminta Camat Telukjambe Barat dan Inspektorat agar dapat segera mempertanyakan, karena sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa (Pemdes). Sebab ini berkaitan dengan aset milik desa yang tidak bisa dianggap sepele, kalau sampai ada dugaan ketidak beresan, bisa berpotensi menjadi permasalahan hukum nantinya,” Pungkasnya.

PEWARTA : AGUS SOFYAN

_________________

 

Catatan Redaksi :

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, dan/atau menghubungi wartawan kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediatribunpost@gmail.com

Terima kasih.

(Visited 71 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Daerah

Bersama Tim Gabungan Kapolres Bangka Barat Pantau Warung Dan Cafe Yang Masih Buka

Daerah

Apel Akbar BNK Kab. Takalar, Wabup Ajak Semua Elemen Perangi Narkoba

Daerah

Anggota DPRD Banyuwangi Lakukan Sosialisasi Perda No 2 Th 2020 Di Pendopo Kecamatan Rogojampi

Daerah

Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin, Serahkan Bantuan Alat Mesin Pertanian Bagi Gapoktan

Daerah

Kapolres Lampung Utara kunjungi Ponpes Walisongo Kecamatan Abung Selatan

Daerah

Gerai Vaksinasi Presisi Polres Simeulue Tamong Gampong di Serbu Warga

Daerah

Imum Mukim Pos Blang Dilantik, Ini Pesan Chek Zainal

Daerah

Mayoritas Buruh, Pengurus KPM santuni Masyarakat Tak Mampu