77 views

Home / Daerah

Minggu, 26 Juni 2022 - 19:13 WIB

Akademisi Nilai Tak Ada Landasan Yuridis Pihak Eksekutif Bisa Eksekusi Sendiri Program Pembangunan Pokir DPRD

KARAWANG, TRIBUNPOST.COM — Menjelang berakhirnya tri wulan kedua atau semester pertama Tahun Anggaran (TA) 2022, tanda-tanda akan digelarnya program pembangunan dari hasil serapan aspirasi masyarakat oleh 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), belum nampak terlihat ?

Sebelumnya, salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan berulang kali mendesak, agar segera direalisasikan program pembangunan yang bersumber dari Pokir DPRD Karawang. Karena dikhawatirkan tidak maksimalnya serapan anggaran, sehingga terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Kali ini giliran salah seorang akademisi yang mengemukakan pendapatnya. Dr Dede Anwar Hidayat, SH., MH. Berpendapat, bahwa keraguan kalangan legislator Karawang dalam mengusulkan dokumen Pokir, seharusnya tidak terjadi.

“Meski adanya proses hukum yang sedang bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang berkaitan dengan dugaan adanya transaksional Pokir, hal tersebut jangan dijadikan suatu kekhawatiran yang berlebih. Karena antara kewajiban sebagai aspirator dalam memfasilitasi aspirasi konstituen dengan permasalahan hukum, merupakan dimensi yang berbeda,” Terangnya, Minggu (26/6/2022).

“Secara aspek yuridis, ketentuan tentang Pokir ini jelas diatur oleh beberapa regulasi, landasan hukumnya sangat jelas. Adapun proses hukum yang sedang bergulir, itu sama sekali tidak mengarah pada substansi Pokirnya. Melainkan lebih kepada tentang dugaan perbuatan yang berkorelasi dengan individu,” Ujar Dede.

Baca Juga :  Viral Pemberitaan Bantuan Pangan NonĀ  Tunai Kelurahan Plawad, Lurah Plawad : Jadi Bahan Masukan dan Evaluasi

Ditambahkan olehnya, “Saya juga menilai, tim penyelidik di Kejaksaan Negeri Karawang sangatlah on the track, normatif dan profesional dalam bekerja. Dalam menentukan suatu dugaan tindak pidana korupsi, tentu mereka akan sangat hati-hati serta teliti. Karena integritasnya dipertaruhkan, baik kepada Negara maupun pada masyarakat,”

Kemudian pada saat ditanya soal adanya kemungkinan Pokir ditunda pelaksanaannya, atau realisasinya bakal diambil alih oleh pihak eksekutif. Dosen lulusan S3 Universitas Islam Bandung (Unisba) ini mengatakan, “Sesuatu hal yang sangat tidak mungkin program pembangunan Pokir ditunda, apa lagi sampai diambil alih oleh eksekutif,”

“Sebab jika ditela’ah dari aspek regulasi, ketentuan yuridis mana yang membolehkan hal tersebut bisa dimungkinkan terjadi,” Tandasnya.

Masih menurut Dede, “Seperti yang saya utarakan tadi. Mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat terbagi menjadi dua. Pertama, dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dari mulai tingkat Desa atau Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai tingkat Kabupaten, dan yang kedua dari hasil reses anggota DPRD. Keduanya sama-sama memiliki alas hak yuridis,”

Dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang (UBP) Karawang ini juga menjelaskan, “Umpama pihak eksekutif memaksakan untuk mengambil alih program pembangunan Pokir. Bukan suatu persoalan yang mudah dalam menentukan titiknya, sebab ploting anggaran untuk Pokir angkanya sangat fantastis, dan akan lebih kerepotan dalam melakukan serapan anggaran. Potensi resiko hukumnya lebih tinggi,”

Baca Juga :  Percepat Vaksinasi Pelajar, Pemkab Gowa Gandeng Kwarda Pramuka Sulsel

“Selanjutnya, kondusifitas Pemerintahan juga akan terganggu. Dimana kalangan legislator sudah dapat dipastikan bereaksi. Karena mereka akan ditagih, bahkan mungkin dipersoalkan oleh masyarakat yang pernah menyampaikan aspirasinya, karena dianggap tidak mampu memperjuangkan aspirasi yang dititipkan,” Tegas Dede.

“Dan patut diingat, lembaga legislatif DPRD ini, walau masih satu rumpun dengan eksekutif di daerah yang disebut dengan Pemerintahan, tapi mereka memiliki hak yang istimewa. Dari mulai hak interpelasi, hak angket sampai impeachment. Suatu hal yang sangat mungkin terjadi, ketiga haknya itu secara kompak mereka pergunakan, ketika ada ketentuan yang ditabrak oleh eksekutif,” Pungkasnya.

PEWARTA : AGUS SOFYAN

_________________

 

Catatan Redaksi :

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, dan/atau menghubungi wartawan kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: mediatribunpost@gmail.com

Terima kasih.

(Visited 73 times, 1 visits today)

Share :

Baca Juga

Daerah

Ketua PORDI Sulsel Lantik Baso Makkasau Sebagai Ketua PORDI Wajo, Disaksikan Bupati Amran Mahmud

Daerah

Kades Mulya Sari (H.Margono) Kecamatan Ciampel, Tasyakuran Milad Ke-40 Desa Mulyasari

Daerah

Pererat Kekeluargaan Untuk Menambah Kinerja Yang Lebih Produktif, PT. Tenaris SPIJ Gelar Halal Bi Halal

Daerah

Daftar Pejabat Eselon II, III & IV Pemkot Makassar Yang Dilantik, Danny Pomanto : Yang Bengkok Langsung Diganti

Daerah

Pada Saat Situasi Sulit, Bupati Situbondo Beli Mobil Mewah

Daerah

DPD KNPI kabupaten Karawang Gelar Lomba Lukis Jelang Hari Sumpah Pemuda

Daerah

Warga Desa Bilis Bilis Gelar Acara Kelahiran Nabi Muhammad SWT

Daerah

Cegah Pernikahan Dini dan Pergaulan Bebas, Kemenag Tikep Gencar Lakukan Bimbingan Pra Nikah bagi Remaja Usia Sekolah